KUPANG, POTRETNTT.CO.ID – Persoalan kesehatan keluarga, rendahnya kemampuan literasi anak, keterbatasan ekonomi masyarakat, hingga belum meratanya akses pelayanan dasar masih menjadi pekerjaan rumah pembangunan di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pemerintah Provinsi NTT dituntut tidak hanya menghadirkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat pembangunan sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, pendidikan anak, kesehatan hingga pemberdayaan ekonomi.
Hal tersebut menjadi perhatian Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Lima Lembaga Provinsi NTT di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Senin (2/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur mengajak lima lembaga, yakni Tim Penggerak PKK, Tim Pembina Posyandu, Dekranasda, Pokja Bunda PAUD, dan Pokja Bunda Literasi, untuk memperkuat kerja sama dan tidak menjalankan program secara sendiri-sendiri.
Menurut Melki, kelima lembaga tersebut memiliki posisi strategis dalam membantu pemerintah menjawab berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi masyarakat NTT.
“Provinsi NTT memiliki sumber daya yang besar, tetapi kita juga dihadapkan pada tantangan pemerataan pelayanan dasar, kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi keluarga, dan akses pendidikan. Tantangan ini membutuhkan dukungan berbagai pihak,” ungkap Melki.
Ia menegaskan, pembangunan daerah harus dimulai dari penguatan keluarga sebagai lingkungan pertama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia.
Karena itu, pemerintah mendorong Tim Penggerak PKK mengoptimalkan 10 Program Pokok PKK, terutama dalam pemberdayaan keluarga, peningkatan kesehatan, pola pengasuhan anak, ketahanan lingkungan, serta pendidikan.
Di sektor kesehatan, Gubernur meminta Tim Pembina Posyandu memperluas peran pelayanan masyarakat. Posyandu tidak boleh hanya dipandang sebagai tempat pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita, tetapi juga harus mampu menjangkau kelompok usia lainnya, termasuk lanjut usia.
“Posyandu sekarang semakin besar perannya. Karena itu, kualitas pelayanan, keterjangkauan, dan keterlibatan masyarakat harus terus diperkuat. Pembagian peran yang jelas dan koordinasi lintas sektor juga harus berjalan dengan baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Sementara dalam bidang pendidikan, Melki menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan anak sejak usia dini. Pokja Bunda PAUD diharapkan memastikan anak-anak memperoleh lingkungan belajar yang aman dan berkualitas, sekaligus memperhatikan aspek kesehatan, gizi, serta pola pengasuhan.
Gubernur juga mendorong implementasi Peraturan Daerah tentang Jam Belajar Masyarakat melalui gerakan belajar bersama di lingkungan keluarga pada pukul 18.00 hingga 19.30 WITA.
Menurutnya, keterlibatan orang tua sangat menentukan keberhasilan pendidikan anak. Pemerintah, sekolah, dan keluarga harus membangun tanggung jawab bersama agar anak-anak mendapatkan pendampingan belajar yang memadai.
Persoalan literasi dan numerasi juga menjadi perhatian serius. Melki menilai kemampuan membaca, menulis, dan berhitung harus diperkuat sejak pendidikan dasar agar anak-anak NTT memiliki fondasi pengetahuan yang baik.
“Literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga menjadi sarana untuk berpikir kritis dan mengolah informasi. Saya berharap kita bersama-sama mencari cara agar kemampuan baca tulis anak-anak kita bisa dituntaskan sejak SD. Ini membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong Dekranasda memperkuat ekonomi keluarga melalui pengembangan produk kerajinan lokal. Pembinaan pengrajin, peningkatan kualitas produk, inovasi desain, kemasan, hingga perluasan akses pasar dinilai penting agar potensi ekonomi masyarakat dapat berkembang dan memberikan nilai tambah.
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT, Ny. Mindriyati Astiningsih Laka Lena, menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah atau satu lembaga tertentu.
Menurutnya, keterlibatan organisasi kemasyarakatan, keluarga, dan seluruh elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
“Kelima lembaga ini memiliki fungsi dan karakteristik program yang berbeda, tetapi harus mampu saling melengkapi dalam mewujudkan keluarga sejahtera, masyarakat sehat, sumber daya manusia berkualitas, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan,” jelas Mindriyati.
Ia menekankan lima hal strategis yang harus menjadi perhatian bersama, yakni memperkuat koordinasi dan kolaborasi nyata, membangun tata kelola kelembagaan yang tertib, transparan dan akuntabel, menyusun program berdasarkan kebutuhan masyarakat, memperkuat koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota, serta memastikan setiap hasil rapat memiliki tindak lanjut yang jelas.
Mindriyati mencontohkan, pemberdayaan keluarga dapat diintegrasikan dengan pengembangan ekonomi melalui kerajinan lokal. Demikian pula peningkatan kesehatan keluarga harus berjalan beriringan dengan edukasi pengasuhan anak dan pengembangan pendidikan usia dini.
“Upaya meningkatkan kesehatan keluarga dapat berjalan beriringan dengan edukasi pengasuhan anak, sementara pengembangan PAUD dapat diperkuat melalui keterlibatan keluarga. Gerakan literasi juga dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan PKK dan aktivitas masyarakat,” ungkapnya.
Melalui Rakorda tersebut, Pemerintah Provinsi NTT berharap lima lembaga dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan sosial hingga ke tingkat keluarga dan desa.
